Benang Kusut Transportasi Publik di Jakarta

Disadur dari : http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69902

Sabtu, 11 Desember 2010

Wijiasih, 31 tahun, hampir setiap hari dibuat deg-degan ketika berangkat ke kantor di pagi hari. Masalahnya, setiap hari ia harus menghadapi kemacetan di perempatan Matraman akibat Transjakarta koridor IV terlalu lama transit. “Hampir setiap hari saya menghadapi kemacetan yang sama tanpa ada perubahan,” sungutnya. Wiji mengaku di perempatan Matraman hampir setiap hari ia harus membuang waktu lebih kurang 30 menit dalam posisi berdiri.

Lamanya bus yang punya jalur khusus itu transit, menurut Wiji, disebabkan oleh penyerobotan mobil pribadi atau angkutan lain. Selain itu, terlalu singkatnya nyala lampu hijau membuat bus yang berada di belakang tidak sempat melewati perempatan. Ia mengeluh, Transjakarta yang notabene memiliki jalur khusus yang diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kemacetan di Jakarta masih saja mengalami kemacetan.

“Kalau ini yang terus terjadi, maka jangan disalahkan jika masih banyak orang menggunakan mobil pribadi,” tambahnya. Bagi Wiji, naik Transjakarta merupakan pilihan yang paling baik ketimbang harus menggunakan angkutan lain. Seandainya ada alat transportasi lain yang murah dan cepat, tentu ia akan memilihnya. Ia merasa beruntung karena hanya mengalami kemacetan saat menumpang Transjakarta. Keprihatinan lain terhadap angkutan umum diungkapkan oleh Solihin, 27 tahun.

Warga Pasar Minggu ini setiap hari harus naik metromini yang menurutnya tidak layak untuk sampai ke tempat kerjanya di kawasan Thamrin. Asap tebal mengepul, atap bocor saat hujan, kendaraan berjalan miring, ban yang terasa seperti tidak bundar, dan bangku jebol adalah hal biasa yang sering dia alami. “Walaupun keluhan seperti ini sudah sering disampaikan, perbaikan atau peremajaan armada tidak pernah dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Mardiana, 48 tahun, ibu rumah tangga, mengusulkan sebaiknya transportasi umum bebas dari pengamen dan pengasong. Baginya, para pengamen dan pengasong membuatnya selalu waswas dan tidak nyaman selama di perjalanan. Transportasi yang baik, menurutnya, harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wanita seperti dirinya. Karena khawatir menggunakan transportasi umum massal ini, ia lebih sering menggunakan taksi untuk bepergian, itu pun harus didampingi oleh anak atau saudaranya.

Ini baru menyangkut persoalan Transjakarta dan bus umum, belum termasuk angkutan kereta api, bajaj, dan mikrolet yang kondisinya setali tiga uang. Angkutan kereta api listrik kelas ekonomi yang berjejal ketika jam sibuk merupakan bukti rendahnya pelayanan di bidang angkutan publik. Memang, diakui oleh semua pihak, transportasi publik di Jakarta dan Indonesia pada umumnya belumlah ideal. Apalagi dibandingkan dengan negara maju yang pelayanannya sudah memenuhi standar minimal.

Masih Semrawut Pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Heru Sutomo, mengatakan Jakarta harus membangun angkutan massal yang baik. Jakarta perlu meningkatkan moda transportasi massal ketimbang mobil pribadi untuk bekerja. “Di Jepang, 95 persen masyarakat menggunakan angkutan kereta api, dan sisanya menggunakan bus,” katanya. Dengan populasi penduduk Jakarta yang mencapai 8,5 juta jiwa, dibutuhkan modernisasi seperti kota metropolitan di negara maju. Transportasi publik yang baik erat kaitannya dengan produktivitas masyarakat.

Pelayanan buruk dari transportasi publik jelas menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Menurut Defny Holidin, pengamat kebijakan publik dari FISIP Universitas Indonesia, transportasi publik di Jakarta masih begitu semrawut atau belum terkelola dengan baik. Di Jerman, semua moda transportasi yang ada sudah terintegrasi dengan baik. “Pengguna jarang sekali mengalami keterlambatan karena semuanya sudah terjadwal dengan rapi,” ujarnya.

Sebaliknya di Indonesia, masyarakat harus mengalami ketidakpastian. Kenyataan ini harus diperbaiki oleh pemerintah, swasta, dan semua pihak yang terkait dengan sistem yang terintegrasi. Integrasi bukan hanya dari pelayanan, namun juga tarif. Sebaiknya mereka yang menggunakan KRL kemudian dilanjutkan dengan Transjakarta atau sebaliknya tidak dikenakan ongkos lagi. Defny menyatakan heran lantaran hingga sekarang ini pemerintah belum memiliki desain besar untuk membenahi transportasi publik.

Menurutnya, hanya dengan desain besar permasalahan transportasi publik dapat diatasi satu demi satu. Dengan desain besar, akan dibentuk kelembagaan, sistem managerial, dan teknis sehari-hari. Lewat desain besar, reformasi pelayanan transportasi publik yang bermuara pada aspek pelayanan prima dapat dicapai. Menurut Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Transportasi Soetanto Soehodo, yang harus dibenahi untuk mengatasi permasalahan transportasi publik di Jakarta adalah sistem yang berlaku.

Kecuali Transjakarta, peng upahan dengan menerapkan sistem setoran harus diubah. Mekanisme model sistem setoran berdampak dilupakannya hak penumpang. Mereka akan ngetem atau kebutkebutan dengan pesaing demi memenuhi target setoran. “Sistem setoran nggak fair. Memberikan hak pengelolaan kepada orang lain yang semua dibebankan ke pundak sopir,” ujarnya. Dalam pandangan Soetanto, yang bertanggung jawab terhadap jalannya armada adalah pemilik dan operator di lapangan.

Pemiliki jangan hanya memikirkan keuntungan dan lepas tangan terhadap pelayanan. Dari sisi pemerintah, untuk mengatasi buruknya kondisi armada, seharusnya ada pembatasan usia kendaraan. Kendaraan yang telah melebihi usia tujuh tahun harus dikandangkan karena pada umur ini biasanya armada telah mengalami bermacammacam gangguan. Masyarakat, menurut Soetanto, juga harus berperan dalam mendukung perbaikan.

Masyarakat harus memprotes jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan. Selain kontrol dari pemerintah berupa pembatasan usia kendaraan dan keur kendaraan, masyarakat perlu melakukan kontrol sosial. Defny mengatakan rendahnya mutu pelayanan transportasi publik tidak lepas juga dari padatnya kendaraan di jalanan.

Perjalanan angkutan umum sering terhambat karena padatnya kendaraan pribadi dan motor. Seharusnya pemerintah memberlakukan pajak progresif yang tinggi bagi mobil agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum. Sementara itu, anggota pengurus YLKI Tulus Abadi mengatakan yang perlu dibenahi dalam transportasi publik adalah mahalnya biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Rata-rata masyarakat menghabiskan 30 persen dari pendapatan mereka untuk ongkos transportasi karena mereka harus berganti-ganti trayek untuk sampai ke tujuan. Idealnya, transportasi yang terintegrasi hanya membebankan sekali ongkos, bukan malah bergantiganti dan membayar berkali-kali.
hay/L-1

One thought on “Benang Kusut Transportasi Publik di Jakarta

  1. Lead by example;
    a). Seandainya Gubernur Jakarta dan jajarannya dan seluruh pegawai Pemda DKI:
    1. Bersepeda dari rumah ke tempat kerja v.v.
    2. Menggunakan kendaraan dinas hanya ketika menjalankan tugas, itupun usahakan semaksimal mungkin hanya menggunakan kendaraan roda dua.
    b). Mungkinkah?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s